oleh

Komisi X Bahas Isu Krusial Pendidikan Dengan Menteri Pendidikan

-Bewara Umum-1089 Dilihat

[BP] – Tatar Pakidulan

Begitu banyak isu krusial yang harus diselesaikan menyangkut pendidikan. Mulai isu pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga mahalnya biaya masuk perguruan tinggi di masa pandemi Corona (Covid-19) ini.

Saat Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menjadi momentum penting untuk meluruskan dan membahas berbagai isu tersebut.

Raker yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8), membahas delapan isu penting menyangkut pendidikan di masa pandemi. 

Selain itu, raker juga mengemukakan laporan Panja PJJ yang diketuai Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti.

Agenda rapat meliputi laporan hasil Panja PJJ dan pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) APBN 2019. “Ada delapan hal yang jadi perhatian publik khususnya pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. Beberapa hal perlu dijelaskan Mas Menteri. Saya kira ini jadi panggung dan forum yang baik untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Syaiful dikutip dari parlementaria.

READ  Pemekaran Wilayah, Sebuah Jalan Untuk Kemajuan Cianjur Selatan

Menurutnya Indonesia sedang mengalami darurat pendidikan baik pada konteks kualitas maupun kuantitas. Suasana dan keadaan dunia serta Indonesia semenjak merebaknya Covid-19 tidak pernah terbayang sebelumnya.. 

Tapi, mau tidak mau kondisi ini harus dihadapi secara baik. Diantara delapan isu yang disampaikan Syaiful adalah isu hak paten Merdeka Belajar milik PT. Cikal yang digunakan oleh Kemendikbud.

“Kami sudah mengetahui dan mendengar semua upaya yang dilakukan Kemendikbud untuk menyelesaikan hak paten Merdeka Belajar yang sekarang masih jadi milik PT. Cikal. Publik ingin mendapatkan penjelasan dari Mas Menteri bagaimana proses hibah yang sudah dilakukan dan bagaimana kelanjutannya,” tuturnya

READ  Tukarkan Sampah Anda Dengan Uang

Ada yang mendesak agar hak patennya dilepas, sehingga jadi milik pubik dan bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk dunia pendidikan. 

Isu lain yang juga dikemukakan adalah kebijakan membuka pendidikan di zona hijau dan kuning. Bersamaan dengan itu, ada kabar 53 guru dan murid positif Covid-19. Publik khawatir sekolah jadi klaster baru penularan Corona.

Menurut Syaiful ada isu publik bahwa pendidikan tatap muka di zona kuning berisiko menjadi klaster baru penularan Covid-19. 

Pihaknya meminta penjelasan karena ada kekhawatiran mengenai klaster baru di sekolah.

Komisi X, lanjut Syaiful, mendesak agar Kemendikbud menjelaskan.seputar kurikulum adaftif atau kurikulum darurat di masa pandemi sebagai pengganti tatap muka di sekolah. [suradipati]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *